Senin, 14 April 2014


WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA Bakal capres dari PDI-P Joko Widodo (kiri), Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah), dan Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo berbincang sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Kantor DPP NasDem, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro yakin kesepakatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasdem untuk berkoalisi berkaitan dengan kursi di lembaga eksekutif. Siti mengatakan politik adalah tentang siapa mendapatkan apa.

"Pasti membicarakan kursi. Karena politik itu tentang who gets what, how, and when. Itu kata Harold Laswell (ilmuwan politik, red)," katanya di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Meski pembicaraan soal kursi tidak bisa dielakkan, Siti mengatakan, hal itu sebaiknya tidak menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan koalisi.

Ia pun berpendapat partai politik harus tetap mengedepankan kecocokan ideologi atau visi misi sebagai basis untuk berkoalisi, Ia juga menambahkan PDI-P sebaiknya tidak membangun koalisi yang gemuk, melainkan koalisi yang ramping tetapi solid. Yang penting, kata Siti, parpol yang akan menjadi mitra koalisi PDI-P memiliki komitmen dan dapat dipegang perkataannya.

"Kalau sama Nasdem itu jelas satu ideologi. Mungkin PDI-P butuh tiga partai," tandasnya.

Sebelumnya, bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi mengatakan partainya akan menghilangkan tradisi bagi-bagi kursi menteri ketika berkoalisi dengan partai politik lain. Menurut Jokowi, Partai Nasdem yang telah berkoalisi dengan PDI-P telah menyetujui hal itu.

0 komentar: